Polybius: Biografi dan Teori Siklus Kekuasaannya

Table of Contents

Biografi Polybius

Polybius (ca. 200–118 SM) adalah seorang sejarawan Yunani pada periode Helenistik yang dikenal akan bukunya yang berjudul The Histories. Ia juga dikenal akan gagasannya mengenai sistem pemerintahan, yang digunakan dalam L'esprit des lois Montesquieu.

Polybius lahir pada tahun 203 SM di Megalopolis, Arcadia.

Teori Siklus Kekuasaan Polybius

Polybius percaya bahwa semua bentuk pemerintahan mengalami siklus alami dari kemunculan, kemakmuran, dan kemudian kemunduran. Dia mengidentifikasi enam bentuk pemerintahan: monarki, aristokrasi, demokrasi, tirani, oligarki, dan oklokrasi.

Menurut Polybius, demokrasi akan selalu berubah menjadi tirani, karena rakyat akan menjadi terlena dan korup, dan kemudian akan menyerahkan kekuasaan kepada seorang pemimpin yang kuat.

Siklus Polybius

Pengertian Monarki

Monarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi atau kepemimpinan diberikan kepada seorang kepala negara yang biasanya diwarisi melalui garis keturunan, seperti seorang raja atau ratu.

Dalam sistem monarki, kepala negara sering kali memiliki peran seremonial, simbolis, atau representatif, sementara kekuasaan eksekutif sehari-hari biasanya dipegang oleh badan pemerintahan lain, seperti perdana menteri atau parlemen.

Monarki bisa menjadi absolut, di mana kepala negara memiliki kekuasaan mutlak, atau konstitusional, di mana kekuasaan mereka dibatasi oleh konstitusi atau hukum tertulis. Monarki telah menjadi salah satu bentuk pemerintahan tertua dalam sejarah manusia dan masih ada di beberapa negara di seluruh dunia hingga saat ini.

Monarki dibagi menjadi tiga yaitu:
1. Monarki absolut (raja memiliki kekuasaan penuh dan bersifat mutlak)
2. Monarki konstitusional (kekuasaan raja dibatasi berdasarkan hukum atau konstitusi yang berlaku)
3. Monarki parlementer (parlemen berkuasa penuh, raja hanya sebagai simbol)

Pengertian Tirani

Tirani adalah sistem pemerintahan di mana satu individu atau kelompok kecil memiliki kekuasaan absolut dan tidak terbatas atas negara atau masyarakat.

Dalam tirani, kekuasaan tersebut sering kali diperoleh dan dipertahankan melalui kekerasan, penindasan, dan manipulasi politik. Pemimpin tirani cenderung menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri, menindas warga negara, dan memperkuat kontrol mereka atas masyarakat.

Tirani sering kali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berbicara, dan penindasan politik terhadap oposisi.

Dalam konteks historis, tirani telah menjadi salah satu bentuk pemerintahan yang paling merusak dan tidak stabil, sering kali menghasilkan pemberontakan atau revolusi rakyat untuk menggulingkan rezim yang otoriter dan menegaskan kembali hak-hak demokratis.

Pengertian Aristokrasi

Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sekelompok kecil individu yang dianggap memiliki status atau kedudukan istimewa dalam masyarakat, biasanya berdasarkan pada faktor-faktor seperti keturunan, kekayaan, atau kecakapan politik.

Dalam aristokrasi, keputusan politik dan pemerintahan biasanya diambil oleh elit yang terdiri dari bangsawan, pemilik tanah, atau anggota kelas atas lainnya, yang sering kali memiliki hak istimewa dan akses yang lebih besar terhadap kekayaan, kekuasaan, dan priviledge dibandingkan dengan rakyat biasa.

Aristokrasi bisa menjadi bentuk pemerintahan yang beragam, termasuk oligarki, di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang kaya atau berpengaruh, atau sistem feudal, di mana kekuasaan didasarkan pada hubungan feodal antara penguasa dan para vasal.

Sistem aristokrasi telah ada dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah, dan dalam beberapa kasus masih dapat ditemui dalam masyarakat modern, meskipun sering kali dalam bentuk yang diubah atau tereduksi.

Pengertian Oligarki

Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang memiliki kontrol atau dominasi yang signifikan atas sumber daya, kekayaan, atau kekuatan ekonomi.

Dalam sistem oligarki, keputusan politik dan kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan dan agenda dari kelompok oligarkis tersebut, yang bisa terdiri dari orang-orang kaya, bisnis, atau kelompok kekuatan khusus lainnya. Oligarki sering kali menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan serta membatasi partisipasi politik bagi mayoritas rakyat.

Meskipun dalam teori demokrasi kekuasaan harus berasal dari rakyat secara keseluruhan, dalam praktiknya oligarki bisa merusak prinsip-prinsip demokrasi dengan memusatkan kekuasaan dalam tangan kelompok kecil yang tidak terpilih dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat.

Pengertian Okhlokrasi

Okhlokrasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan mayoritas yang tidak terorganisir atau tidak terpimpin, sering kali disertai dengan tindakan impulsif dan kekacauan.

Dalam Okhlokrasi, keputusan politik sering kali dibuat oleh massa dalam suasana emosi atau ketidakpuasan yang tinggi, daripada melalui proses demokratis atau mekanisme pemerintahan yang terstruktur.

Okhlokrasi sering kali dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang tidak stabil dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan serta ketidakstabilan politik. Ini merupakan konsep yang terkait dengan "mob rule" atau pemerintahan oleh kerumunan tanpa hukum atau tata kelola yang jelas.

Pengertian Demokrasi

Secara Etimologi: Kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani demos ("rakyat") dan kratos ("kekuasaan" atau "kekuatan"). Jadi, demokrasi secara harfiah berarti "kekuasaan rakyat".

Secara Konsep, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih melalui proses pemilihan umum yang bebas dan adil.

Sumber:
https://id.wikipedia.org
https://kumparan.com

Download