Manipol USDEK: Sejarah, Latar Belakang, Tujuan, dan Isi Pentingnya
Sejarah Manipol USDEK
Manipol USDEK adalah dasar dari pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Manipol USDEK merupakan akronim dari Manifestasi Politik Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.
Tercetusnya Manipol USDEK berawal dari pidato yang disampaikan Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959. Ia menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan nasional, dan organisasi-organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan.
Manipol USDEK oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara kemudian dijadikan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sehingga harus dijunjung tinggi, dipupuk, dan dijalankan oleh semua bangsa Indonesia.
Latar Belakang Manipol USDEK
Manipol USDEK dilatarbelakangi oleh ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. Bukti ketidakstabilan politik pada penerapan sistem demokrasi liberal, yaitu sistem demokrasi tersebut tidak bertahan lama di Indonesia.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sistem demokrasi liberal mengalami peralihan menjadi demokrasi terpimpin. Penerapan demokrasi terpimpin membuat segala urusan pemerintahan berpusat pada satu pemimpin, yakni Presiden Soekarno.
Pidato Presiden pun dibacakan pada era Kabinet Burhanudin Harahap tahun 1956. Pidato tersebut kemudian membuat Moh. Hatta mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956.
Hal itu terjadi karena ada perbedaan pendapat di antara Soekarno dan Hatta. Pada masa itu, Moh. Hatta percaya dengan sistem demokrasi liberal, sedangkan Soekarno tidak.
Ketidakstabilan tersebut kemudian membuat Indonesia beralih ke sistem demokrasi terpimpin. Pada masa sistem demokrasi terpimpin itulah Manipol USDEK muncul.
Tujuan Manipol USDEK
Hakikatnya, gagasan Manipol USDEK merupakan bentuk tanggung jawab Presiden Soekarno atas Dekrit Presiden yang dikeluarkan. Gagasan tersebut disampaikan dalam pidatonya yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”.
Mengutip dari buku Falsafah Pancasila Epistemologi Keislaman Kebangsaan, Wasitaatmadja (2018: 107), Manipol USDEK adalah suatu doktrin yang menyatukan beragam kekuatan: Nasionalisme, Islam, dan Komunis dalam satu kekuatan nasional untuk melawan imperialisme.
Harapan dari keberadaan Manipol USDEK adalah menjadi kerangka berpikir yang dapat menguatkan Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Mengutip dari buku Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi, Fawzia, dkk. (2018: 100), Manipol USDEK dikaitkan dengan dasar negara, Pancasila.
Hal itu kemudian membuat Pancasila dan Manipol USDEK menjadi satu rangkaian pola ideologi demokrasi terpimpin. Oleh karena itu, tidak heran jika Manipol USDEK menjadi kerangka yang dianggap dapat menguatkan ideologi bangsa pada masa tersebut.
Isi Penting Manipol USDEK
Undang-Undang Dasar 1945
UUD 45 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
Kemudian, sejak 27 Desember 1949, diberlakukan konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).
Setelah itu, berganti lagi menjadi UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950. Karena kondisi dasar negara Indonesia yang kerap berganti, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang kembali memberlakukan UUD 1945.
Sosialisme Indonesia
Sosialisme Indonesia adalah ide tentang tatanan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.
Gagasan tentang sosialisme Indonesia merupakan suprastruktur atau bangunan atas yang tidak bisa bekerja sendiri tanpa infrastruktur.
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin merupakan demokrasi yang di mana semua keputusan berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno saat itu. Soekarno pertama kali mengumumkan Demokrasi Terpimpin tanggal 10 November 1956 dalam Sidang Konstituante.
Ekonomi Terpimpin
Sistem ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat. Dalam sistem ekonomi terpimpin ini, pemerintah pusat berkewenangan penuh dalam mengatur perekonomian negaranya.
Kepribadian Indonesia
Kepribadian bangsa Indonesia terdapat dalam Pancasila yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Kepribadian Indonesia ini diyakini kebaikan dan kebenarannya.
Sumber:
https://id.wikipedia.org
https://kumparan.com
https://www.kompas.com
dari berbagai sumber yang relevan
Download
Post a Comment