Pengertian Kebijakan Fiskal Ekspansif, Tujuan, Cara Kerja, Kelebihan, dan Kekurangannya
 |
| Kebijakan Fiskal Ekspansif |
A. Pengertian Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang akan diambil oleh suatu negara ketika kondisi pertumbuhan ekonominya berada di posisi rendah yang dapat dilihat berdasarkan beberapa faktor seperti tingkat pengangguran yang naik, industri yang melemah, dan berkurangnya daya beli masyarakatnya.
Demi mengatasi kondisi ekonomi tersebut, maka suatu negara dapat menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan melakukan penurunan nilai pajak serta peningkatan anggaran belanja negara. Ketika kedua cara tersebut diterapkan, maka diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berada di posisi rendah secara perlahan.
Kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan dengan menurunkan tarif pajak akan berakibat pada meningkatnya uang yang dimiliki masyarakat. Daya beli masyarakat akan meningkat. Kenaikan daya beli akan meningkatkan konsumsi sehingga meningkatkan produk domestik bruto (PDB).
Penurunan pajak juga memberi sinyal kepada pebisnis bahwa pemerintah tertarik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri mereka yang pada gilirannya meningkatkan komponen investasi swasta pada PDB.
B. Tujuan Kebijakan Fiskal Ekspansif
Tujuan kebijakan fiskal ekspansif adalah untuk mendorong pertumbuhan ke tingkat ekonomi yang lebih sehat. Kebijakan fiskal ekspansif diperlukan selama fase kontraksi siklus perekonomian. Pemerintah ingin mengurangi pengangguran, meningkatkan permintaan konsumen, dan menghindari resesi. Jika dilakukan saat resesi telah terjadi, maka tujuan kebijakan ini adalah untuk mengakhiri resesi dan mencegah depresi.
C. Cara Kerja Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan fiskal ekspansif mengakibatkan masyarakat memiliki lebih banyak uang sehingga meningkatkan daya beli. Pemerintah menggunakan dua cara yaitu, peningkatan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak. Peningkatan pengeluaran pemerintah, misalnya, dengan memberikan subsidi, program kesejahteraan, program padat karya, kenaikan tunjangan pegawai negeri, dan peningkatan dana desa/kelurahan.
Semua langkah itu bertujuan meningkatkan permintaan. Kebijakan-kebijakan itu bisa memacu pengeluaran konsumen, yang menggerakkan hampir 70 persen perekonomian. Pemotongan pajak perusahaan memberikan lebih banyak uang ke tangan pebisnis. Mereka menggunakannya untuk investasi baru dan penambahan karyawan.
Dengan cara itu, pemotongan pajak diharapkan akan menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga mengurangi pengangguran. Mereka juga bisa menggunakan dana tambahan itu untuk membeli kembali saham atau membeli perusahaan baru.
Teori ekonomi sisi penawaran merekomendasikan untuk melakukan penurunan pajak perusahaan daripada pajak penghasilan. Penurunan pajak pada perusahaan akan memberi mereka dana untuk merekrut lebih banyak pekerja. Pajak capital gain yang lebih rendah juga mampu meningkatkan investasi bisnis. Hal ini adalah salah satu penerapan teori trickle down ekonomi. Tetapi Kurva Laffer menyatakan bahwa hal ini hanya berfungsi jika tarif pajak sudah 50 persen atau lebih tinggi.
D. Kelebihan Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan fiskal ekspansif akan memberikan efek cepat jika dilakukan dengan benar. Misalnya, pengeluaran pemerintah harus diarahkan untuk membentuk lapangan kerja /padat karya. Hal ini akan menurunkan pengangguran.
Pemotongan pajak dapat meningkatkan daya beli dan investasi baru. Metode tercepat adalah dengan memperluas lapangan pekerjaan, melalui proyek-proyek padat karya pemerintah. Para penganggur pasti tidak memiliki uang. Ketika mereka mendapatkan pekerjaan dan memperoleh uang, maka kemungkinan besar mereka akan menghabiskan uang itu untuk konsumsi.
Hasilnya, terjadi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, mereka yang sudah memiliki penghasilan lebih tinggi cenderung menggunakan pemotongan pajak untuk menabung atau berinvestasi. Hal ini tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Keuntungan yang paling penting adalah kebijakan fiskal ekspansif cenderung mengembalikan kepercayaan konsumen dan pebisnis. Mereka percaya pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri resesi.
Hal ini penting bagi mereka untuk mulai belanja atau investasi lagi. Tanpa kepercayaan pada tim ekonomi pemerintah, semua orang akan memilih menyimpan uang mereka di Bank. Akibatnya ekonomi tidak bergerak.
E. Kekurangan Kebijakan Fiskal Ekspansif
Pemotongan pajak mengurangi pendapatan pemerintah. Kebijakan ini menciptakan defisit anggaran yang bisa berakibat naiknya hutang pemerintah. Menurut Sri Mulyani (Menteri Keuangan Indonesia di era SBY dan era Jokowi), hutang adalah konsekuensi dari kebijakan fiskal.
Hutang diambil ketika penerimaan negara lebih kecil dari pengeluaran yang dialokasikan, kata Sri Mulayani saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Depok, Senin (22/4/2019). APBN harus dilihat secara penuh. Di banyak negara, penerimaan selalu lebih kecil dari belanjanya.
Dalam APBN, penerimaan itu estimasi atau perkiraan dengan memperhatikan kondisi eksternal sementara belanja itu fix. Sehingga APBN bisa mengalami defisit. Kalau defisit harus pinjam. Utang adalah konsekuensi dari kebijakan fiskal.
Kembali menaikkan tarif pajak ke tingkat normal harus dilakukan ketika ekonomi pulih untuk membayar utang. Kalau tidak, hutang pemerintah akan tumbuh ke tingkat yang tidak terkendali. Ketika rasio utang terhadap PDB lebih dari 100 persen, investor menjadi khawatir.
Mereka membeli lebih sedikit obligasi, memicu suku bunga lebih tinggi. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan menaikkan pajak seringkali merupakan langkah politik yang tidak populer.
Kebijakan fiskal ekspansif menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, jika perekonomian pulih dari resesi, biasanya pemerintah secara bertahap menghentikan kebijakan ini.
Dari berbagai sumber
Post a Comment for "Pengertian Kebijakan Fiskal Ekspansif, Tujuan, Cara Kerja, Kelebihan, dan Kekurangannya"