Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian Partisipasi Politik, Faktor, Jenis, Bentuk, dan Contohnya

Pengertian Partisipasi Politik, Faktor, Jenis, Bentuk, dan Contohnya


A. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik.

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Sehingga dengan partisipasi politik tersebut, masyarakat berharap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih baik di masyarakat. Hingga dapat mewujudkan cita-cita negara tersebut.

Partisipasi Politik Menurut Para Ahli
1. Budiardjo (1982:1), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).
2. Herbert Mc Closky (Budiardjo, 2008:183-184), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (voluntary) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.
3. Ramlan Surbakti (1992:140), partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

B. Faktor Partisipasi Politik
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan masyarakat sehingga bersedia aktif terlibat dalam melakukan partisipasi politik, serta mempengaruhi karakter partisipasi politik masyarakat di antaranya,
1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
2. Perubahan - perubahan struktur kelas sosial.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern.
4. Konflik antar kelompok pemimpin politik.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

C. Jenis Partisipasi Politik
Secara umum partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi beberapa jenis di antaranya,
1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Sementara Milbrath dan Goel (Cholisin, 2007:152) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis di antaranya,
1. Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Partisipasi politik spector, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Partisipasi politik pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

D. Bentuk Partisipasi Politik
Partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk menurut Mas’oed dan MacAndrews (2000:225) di antaranya,
1. Electroral activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.
2. Lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.
3. Organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.
4. Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi yang orang yang melakukannya.
5. Violance, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan.

Sementara Dalton (2009) mengelompokkan bentuk partisipasi politik di antaranya,
1. Voting. Yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan (voting/electing). Voting adalah bentuk yang paling sederhana untuk mengukur partisipasi.
2. Campaign activity. Yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk-bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan (extension of electoral participation). Termasuk di dalamnya bekerja untuk partai atau seorang kandidat, menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye, melakukan persuasi terhadap orang lain untuk memilih, dan segala bentuk aktivitas selama dan antara pemilihan.
3. Communal Activity. Bentuk-bentuk partisipasi ini berbeda dengan aktivitas kampanye karena aktivitas komunal mengambil tempat di luar setting pemilihan (out side electoral setting). Termasuk keterlibatan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang interest dan concern dengan kebijakan umum seperti kelompok studi lingkungan, kelompok wanita, atau proteksi terhadap konsumen.
4. Contacting personal on personal matters. Bentuk partisipasi ini berupa individu melakukan kontak terhadap seseorang terkait dengan suatu materi tertentu yang melekat pada orang tersebut. Diperlukan inisiatif dan informasi yang tinggi terkait isu yang spesifik, dalam kontak yang bersifat perseorangan ini. Bentuk partisipasi ini seringkali digunakan untuk membangun pengertian, kepercayaan, mencari koneksi, ataupun membangun jaringan.
5. Protest. Yaitu bentuk-bentuk partisipasi yang unconventional seperti demonstrasi dan gerakan protes. Walaupun individu-individu yang memilih bentuk partisipasi ini sering berada di luar jalur/saluran yang normal, namun mereka seringkali menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi.

E. Contoh Partisipasi Politik
Para politisi dan sarjana telah menekankan karakter unik demokrasi dengan menekankan peran warga biasa dalam urusan politik. Daftar kegiatan partisipatif ini kini telah menjadi hampir tak terbatas dan mencakup tindakan yang luas dalam perpolitikan.

Pada intinya, setiap warga negara memiliki hak dan berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik, guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang - undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku. Adapun contoh perilaku politik ini dapat meliputi di antaranya,
1. Memberikan suara dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat / pemimpin,
2. Terlibat dalam kampanye
3. Melakukan demonstrasi
4. Melakukan pemboikotan
5. Menghadiri rapat umum partai
6. Memposting blog
7. Menjadi sukarelawan
8. Bergabung dengan massa
9. Menandatangani petisi
10. Membeli perdagangan produk yang dianggap adil
11. Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan
12. Melakukan diskusi publik
13. Melakukan komunikasi pribadi dengan aktivis politik atau pejabat pemerintah
14. Pembangkangan sipil
15. Mengikuti partai politik atau parpol
16. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
17. Berhak menjadi pimpinan politik
 

Dari berbagai sumber

Download

Ket. klik warna biru untuk link

Lihat Juga  

Materi Sosiologi SMA
1. Materi Sosiologi Kelas XII. Bab 2. Modernisasi dan Globalisasi (KTSP)
2. Materi Sosiologi Kelas XII Bab 2. Globalisasi dan Perubahan Komunitas Lokal (Kurikulum 2013)
3. Materi Sosiologi Kelas XII Bab 2.1 Globalisasi dan Perubahan Komunitas Lokal (Kurikulum 2013)
4. Materi Sosiologi Kelas XII Bab 2.2 Globalisasi dan Perubahan Komunitas Lokal (Kurikulum 2013)
5. Materi Sosiologi Kelas XII Bab 2.3 Globalisasi dan Perubahan Komunitas Lokal (Kurikulum 2013)
6. Materi Sosiologi Kelas XII Bab 2.1 Globalisasi dan Perubahan Komunitas Lokal (Kurikulum Revisi 2016)
7. Materi Sosiologi Kelas XII Bab 2.2 Globalisasi dan Perubahan Komunitas Lokal (Kurikulum Revisi 2016)
8. Materi Sosiologi Kelas XII Bab 2.3 Globalisasi dan Perubahan Komunitas Lokal (Kurikulum Revisi 2016)
9. Materi Sosiologi Kelas XII Bab 2.4 Globalisasi dan Perubahan Komunitas Lokal (Kurikulum Revisi 2016)
10. Materi Ujian Nasional Kompetensi Globalisasi dan Dampaknya       
11. Materi Ringkas Globalisasi dan Dampaknya

Aletheia Rabbani
Aletheia Rabbani Untuk ilalang yang senang merentang garis-garis fantastik di langit

Post a Comment for "Pengertian Partisipasi Politik, Faktor, Jenis, Bentuk, dan Contohnya"