Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer, Ciri, Kelebihan, Kelemahan, dan Negaranya

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem Pemerintahan Parlementer

A. Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

B. Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
Terdapat beberapa ciri dari sistem pemerintahan parlementer di antaranya,
1. Terdapat pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi tidak ada pemisah antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, kedua kekuasaan tersebut dipegang oleh parlemen
2. Anggota parlemen ditetapkan menurut pemilihan umum. Parlemen terpilih yang terdiri dari anggota parlemen yakni menteri-menteri dan Perdana Menteri yaitu pemimpin parlemen
3. Presiden/raja hanya mempunyai kekuasaan simbolis di luar eksekutif dan legislatif sebagai kepala negara
4. Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh anggota parlemen, sering kali berasal dari partai politik yang memimpin pemilu dan mempunyai kekuasaan eksekutif atau menerapkan hukum
5. Perdana menteri mempunyai hak preogratif atau hak istimewa untuk mengangkat para menteri yang memimpin departemen dan non departemen negara
6. Anggota parlemen dapat menjatuhkan Perdana Menteri apabila suatu saat sebagian besar dari mereka tidak setuju dengan pemimpin pemerintahan tersebut. Caranya yakni dengan menyatakan mosi tidak percaya
7. Masa jabatan parlemen dan presiden tidak mempunyai acuan waktu
8. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif
9. Kekuasaan eksekutif bisa dijatuhkan oleh legislatif
10. Para menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif

C. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer
1. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
a. Sistem parlementer dapat membuat kebijakan yang bisa diatur dengan tepat dikarenakan mudahnya untuk menyesuaikan pendapat baik antara eksekutif dan legislatif karena masih dalam satu koalisi partai.
b. Tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan untuk negara sangat jelas.
c. Parlemen memiliki hak dan kewajiban untuk dapat mengawasi dengan kuat sistem pemerintahan kabinet sehingga kabinet tidak bisa berbuat sewenang-wenang.
d. Sistem parlementer dapat membuat pengesahan undang-undang lebih cepat melalui dukungan badan legislatif. Ini karena eksekutif dipilih untuk menjabat sesuai dengan manifesto partai. Akibatnya, kehendak rakyat memiliki kekuatan lebih dari sistem politik mana pun.

2. Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer
a. Sewaktu-waktu kabinet bisa saja dijatuhkan oleh parlementer karena kehadiran kabinet selaku badan eksekutif negara sangat bergantung pada parlemen.
b. Keberlangsungan pemerintahan kabinet tidak jelas karena tidak diatur oleh waktu sehingga kapan saja parlemen ingin membubarkan maka bisa saja dibubarkan.
c. Meskipun siapa pun dapat membentuk partai politik, partai politik besar memiliki pengaruh paling besar dalam sistem parlementer. Kecuali diperlukan koalisi, mereka yang partai besar cenderung mengabaikan kebutuhan partai kecil.
d. Kebijakan politiknya bisa menjadi labil dan suka berubah-ubah karena seringnya terjadi pergantian anggota-anggota kabinet.

D. Negara dengan Sistem Pemerintahan Parlementer
Antigua and Barbuda, The Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Dominica, Grenada, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, India, Iraq, Israel, Japan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan,   Singapore, Thailand, Turkey, Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kosovo, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Republic of Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Serbia, Slowakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, Vanuatu.
 

Dari berbagai sumber

Download

Aletheia Rabbani
Aletheia Rabbani “Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan” _ Imam As-Syafi’i

Post a Comment for "Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer, Ciri, Kelebihan, Kelemahan, dan Negaranya"