Pengertian Negara Kesejahteraan, Instrumen, Model, Kelebihan, dan Kelemahannya
 |
| Welfare State |
A. Pengertian Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Negara kesejahteraan (welfare state) adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak.
Welfare state diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, oleh karena itu ia dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan pendidikan adalah wilayah garapan utama dari kebijakan pemerintah yang menganut welfare state. Program pengentasan kemiskinan dan sistem perpajakan juga dianggap sebagai aspek dari welfare state.
Alasan dimasukkannya perpajakan ke dalam kategori sifat welfare state adalah jika penarikan pajak bersifat progresif dan dananya digunakan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih besar dan bukan hanya sekedar untuk meningkatkan pendapatan negara. Di samping itu, dana pajak tersebut juga digunakan untuk membiayai pembayaran asuransi sosial dan manfaat-manfaat lainnya yang belum dicakup oleh pembayaran premi asuransi sosial.
Ciri dasar dari welfare state adalah adanya asuransi sosial (social insurance) tersebut. Welfare state biasanya juga menyediakan layanan dasar publik berupa pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan perumahan (pada beberapa kasus dengan biaya ringan atau gratis sama sekali). Program ini lazim disebut dengan social welfare yang kemudian juga menjadi ciri dasar lain dari welfare state di samping social insurance tadi.
B. Instrumen Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Saat ini, konsep pemahaman welfare state sudah banyak dikembangkan dan juga diperbaiki oleh berbagai negara barat yang mana menjadi salah satu solusi dalam mencapai kemakmuran pada suatu negara. Untuk bisa menerapkan hal tersebut dengan konsep welfare state, maka terdapat tiga instrumen utama yang bisa dilakukan oleh setiap pemerintahan pada suatu negara.
1. Pertama, pengeluaran utama pemerintah harus lebih dikonsentrasikan untuk pembelian suatu produk barang dan jasa.
2. Kedua, diberlakukannya pajak progresif untuk setiap warga negara, sehingga semakin banyak kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maka akan semakin banyak pula nilai pajak yang harus mereka bayar.
3. Terakhir, pemberian subsidi untuk setiap masyarakat yang memang memerlukan sebagai suatu solusi atas kemiskinan yang struktural dan juga melakukan alur distribusi pendapatan yang lebih merata.
Berdasarkan ketiga instrumen tersebut, bisa kita lihat bersama bahwasanya konsep welfare state ini pada dasarnya mampu memberikan kebebasan yang luas bagi swasta yang ingin menguasai dan mengeruk sumber daya untuk bisa dikelola, tapi dengan masih tetap adanya campur tangan negara di dalam sistem ekonomi.
C. Model Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Pada umumnya, berbagai negara yang menerapkan sistem ekonomi welfare state ini mempunyai anggaran dana sosial yang sangat besar. Dana tersebut berasal dari penarikan pajak orang-orang kaya yang tinggal di dalam negara tersebut. Saat ini, terdapat empat model besar sistem welfare state yang diterapkan di seluruh dunia di antaranya,
1. Universal
Beberapa negara yang menerapkan model universal ini adalah Denmark, Finlandia, Swedia, dan juga Norwegia. Berbagai pemerintahan pada negara tersebut memberikan adanya jaminan sosial pada setiap masyarakatnya secara merata tanpa terkecuali. Lebih dari 60% anggaran belanja negara tersebut disalurkan untuk program sosial agar bisa memenuhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai negara di Skandinavia mempunyai suatu sistem pendidikan yang sangat maju, bahkan memberikan pendidikan gratis untuk setiap masyarakatnya.
2. Institusional
Beberapa negara yang menerapkan model konstitusional ini adalah negara Jerman dan Austria. Dengan menggunakan konsep dasar yang sama, yakni kesejahteraan sosial yang harus dilakukan secara menyeluruh dan melembaga untuk setiap masyarakatnya, maka ada sedikit saja perbedaan dengan model universal. Sumber dana yang digunakan untuk kesejahteraan sosial masyarakat ini tidak diambil dari anggaran belanja suatu negara, namun lewat suatu kontribusi pembayaran pajak yang berasal dari tiga pihak utama, yakni pihak pemerintah, pekerja dan juga pihak wirausaha atau pebisnis.
3. Residual
Negara yang menerapkan model residual ini di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia. Fokus pemerintah di dalamnya adalah untuk memberikan kesejahteraan pada mereka yang tidak mampu dan lemah, seperti penderita disabilitas, pengangguran, dan masyarakat miskin. Melalui LSM dan organisasi swasta, pemerintah memberikan subsidi untuk masyarakat tersebut dalam wujud pelayanan dan juga rehabilitasi sosial.
4. Minimal
Model yang satu ini bisa dibilang menjadi model yang sangat populer, karena banyak negara yang menerapkannya, seperti beberapa negara di Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Anggaran yang dipersiapkan untuk program kesejahteraan sosial di dalamnya bisa dibilang sangat sedikit, yakni hanya di bawah 10% saja dari total belanja negaranya.
D. Kelebihan dan Kelemahan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
1. Kelebihan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
a. Meniadakan kesenjangan sosial pada seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat kaya dan miskin.
b. Pihak pebisnis dan karyawan adalah kedua pihak yang saling melengkapi, bukan menjadi penindas pada satu dan yang lainnya.
c. Seluruh kebijakan ekonomi adalah wewenang pihak pemerintah pusat.
d. Negara mampu memberikan jaminan yang penuh atas kesejahteraan setiap warga negaranya.
2. Kelemahan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
a. Adanya tuntutan pajak yang sangat tinggi mampu menurunkan semangat kerja setiap masyarakat.
b. Mendidik kaum miskin dan lemah yang ada pada suatu negara untuk bermalas-malasan karena hidup mereka sudah dibiayai oleh pihak pemerintah.
c. Diberlakukannya sistem pajak progresif diklaim mampu merugikan masyarakat, karena jika seseorang semakin kaya, maka akan semakin besar juga nilai pajak yang harus dirinya bayarkan.
d. Tingkat kreativitas ekonomi pada setiap masyarakat akan menurun karena dikendalikan oleh kekuasaan tertinggi.
Dari berbagai sumber
Post a Comment for "Pengertian Negara Kesejahteraan, Instrumen, Model, Kelebihan, dan Kelemahannya"