Pengertian Anggaran Berimbang, Siklus, dan Kebijakan Anggaran Berimbang
 |
| Anggaran Berimbang |
A. Pengertian Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang (Balanced Budget) adalah suatu keadaan di mana pengeluaran sama dengan penerimaan. Anggaran balanced (balanced budget) adalah satu di mana total pengeluaran sama dengan total pendapatan. Sebaiknya, pemerintah memiliki surplus anggaran jika pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan; atau memiliki defisit anggaran jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan.
Dalam hal anggaran berimbang, pemerintah tidak perlu meminjam dan dengan demikian tidak ada peningkatan utang pemerintah. Namun, dengan kondisi perekonomian yang fluktuatif, anggaran berimbang sulit dicapai setiap tahun.
Anggaran Berimbang Menurut Para Ahli
1. Black, A.C. (2006). Dictionary of Economics Over 3,000 Terms Clearly Defined. London:A & C Black Publishers Ltd, Anggaran Berimbang (balanced budget) adalah anggaran dengan jumlah penerimaan atau (pendapatan) yang sekurang-kurangnya sama dengan pengeluaran pada periode tertentu. Anggaran berimbang terjadi pada situasi pendapatan yang sekarang persis sama dengan pengeluaran yang sekarang.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anggaran Berimbang adalah anggaran dengan jumlah penerimaan yang sekurang-kurangnya sama dengan pengeluaran pada periode tertentu (balanced budget).
3. Pendapat Ekonom Klasik dan Keynesian. Ekonom klasik berpendapat bahwa anggaran berimbang harus selalu menjadi tujuan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu meminjam dan menambah utang. Sebaliknya, Keynesian berpendapat bahwa pada saat resesi ekonomi, pemerintah harus menjalankan defisit (membelanjakan lebih dari pendapatannya) untuk menggerakkan ekonomi. Dan, ketika ekonomi sedang booming, pemerintah dapat menjalankan surplus (membelanjakan lebih sedikit daripada pendapatan). Dengan cara ini mereka dapat menyeimbangkan anggaran dalam jangka panjang.
B. Siklus Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Beberapa ekonom percaya, bahwa anggaran seharusnya seimbang untuk rata-rata selama siklus bisnis. Alasannya, selama ekspansi, penerimaan pajak cenderung meningkat karena aktivitas ekonomi dan bisnis tumbuh. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah cenderung turun karena pemerintah menghabiskan belanja untuk pos-pos tertentu lebih sedikit.
Misalnya, pemerintah mengeluarkan lebih sedikit tunjangan pengangguran karena pengangguran menurun selama periode ekspansi ekonomi. Selain itu, pengurangan belanja pemerintah sebagai langkah untuk menghindari perekonomian agar tidak terlalu panas. Hasilnya, anggaran cenderung surplus selama ekspansi.
Sebaliknya, anggaran cenderung defisit selama periode resesi. Pendapatan pajak biasanya jatuh selama periode ini karena aktivitas bisnis lesu. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan belanjanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keluar dari resesi. Khususnya, beberapa pos belanja tunjangan pengangguran dan belanja sosial cenderung naik karena meningkatnya angka pengangguran dan juga lemahnya daya beli. Jadi, jika dirata-rata (surplus selama ekspansi dan defisit selama resesi), anggaran akan cenderung berimbang, meski mungkin tidak sama dengan 0 persis, tergantung pada nilai surplus dan defisit.
C. Kebijakan Anggaran (Balanced Budget)
Pada dasarnya kebijakan anggaran terbagi atas dua macam, yaitu kebijakan anggaran berimbang dan kebijakan anggaran tidak berimbang.
1. Kebijakan Anggaran Berimbang
Kebijakan anggaran berimbang ialah kebijakan anggaran yang jumlah penerimaan (dari sektor migas, nonmigas, dan pajak) dengan pengeluaran pemerintah sama besarnya. Indonesia selama Pembangunan Jangka Panjang tahap I/PJP I (1969/1970–1994/1995) menerapkan anggaran berimbang dinamis.
Dinamis berarti bahwa dalam penerimaan lebih mudah dari yang direncanakan semula, pemerintah akan menyesuaikan pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangannya. Demikian pula dalam hal penerimaan negara melebihi dari yang direncanakan, masih memungkinkan dibentuknya cadangan yang akan dimanfaatkan pada saat penerimaan negara tidak cukup untuk mendukung program yang direncanakan.
2. Kebijakan Anggaran Tidak Berimbang
Anggaran tidak berimbang dibedakan atas anggaran defisit (deficit budget) dan anggaran surplus (surplus budget). Pada tahun tertentu, pemerintah pada umumnya mengalami surplus atau defisit dalam anggarannya. Defisit anggaran terjadi jika pengeluaran melebihi penerimaan dari pajak dan migas.
Kebijakan anggaran defisit ditempuh jika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan jika perekonomian dalam keadaan resesi. Defisit anggaran bukan hal yang baru dalam kebijakan fiskal suatu negara. Pengoperasian anggaran defisit merupakan alat kebijakan fiskal yang memungkinkan pemerintah memengaruhi permintaan agregat dan lapangan kerja suatu perekonomian.
3. Kebijakan Anggaran Dinamis
Anggaran dinamis adalah anggaran yang selalu meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu diusahakan meningkatkan pendapatan dan penghematan dalam pengeluarannya, sehingga dapat meningkatkan tabungan pemerintah/negara untuk kemakmuran masyarakat.
4. Kebijakan Anggaran Defisit
Anggaran defisit adalah anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Intinya, penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, defisit APBN terjadi apabila pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunannya.
5. Kebijakan Anggaran Surplus
Anggaran surplus adalah anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan ini dijalankan bila keadaan ekonomi sedang dilanda inflasi (kenaikan harga secara terus-menerus), sehingga anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga barang atau jasa.
Dari berbagai sumber
Post a Comment for "Pengertian Anggaran Berimbang, Siklus, dan Kebijakan Anggaran Berimbang"