Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian Pemerintahan Monarki, Ciri, Jenis, dan Gelarnya

Pengertian Pemerintahan Monarki, Ciri, Jenis, dan Gelarnya

A. Pengertian Pemerintahan Monarki
Monarki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja. Monarki (atau Kerajaan) berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki.

Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya memiliki sistem monarki konstitusional. Berikut beberapa pengertian monarki menurut ahli di antaranya,
1. Garner, setiap pemerintahan yang di dalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tanpa melihat pada sumber sifat-sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah monarki.
2. Jellinek, monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat-sifat dasar monarki adalah kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi negara.

B. Ciri Pemerintahan Monarki
1. Kepala negara adalah raja atau ratu, raja dan ratu merupakan sebutan yang lazim digunakan, namun terdapat beberapa negara yang memiliki sebutannya sendiri untuk kepala negaranya, seperti emir (Arab), sultan (Brunei), dan lain sebagainya. Mereka memiliki masa jabatan seumur hidup.
2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, juga merupakan ciri mendasar dari sistem monarki. Perdana menteri dipilih melalui mekanisme pemilihan umum dan harus memiliki sistem kabinet asas-asas pemilu juga diterapkan dalam hal ini dan masa jabatan maksimalnya adalah dua periode.
3. Hukuman kepada kepala negara tidak jelas, pada setiap negara dengan bentuk monarki, hukuman yang diberlakukan kepada kepala negara cenderung sulit untuk diketahui sehingga lembaga peradilan menjadi sulit untuk bertindak.
4. Hukuman kepada kepala pemerintahan adalah mosi tidak percaya, mosi tidak percaya merupakan hukuman terberat terhadap pemerintah apabila pemerintah melakukan kesalahan dan dapat menyebabkan suatu kabinet runtuh serta berganti.
5. Keputusan kepala negara dapat diubah melalui lembaga legislatif, adanya konstitusi membuat keputusan dari kepala negara bukanlah suatu hal yang mutlak harus dilakukan sehingga terjadi keseimbangan dalam negara.

C. Jenis Monarki
1. Monarki Konstitusional
Sistem Monarki Konstitusional merupakan ideologi yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja atau kaisar sebagai kepala Negara. Monarki konstitusional biasanya menggunakan konsep trias politico atau politik tiga serangkai. Di mana Raja merupakan ketua simbolis cabang eksekutif, karena apabila seorang raja memiliki kekuasaan pemerintahan yang penuh maka akan disebut dengan monarki mutlak atau monarki absolut.

Secara lazim monarki konstitusional digabung dengan demokrasi representatif maka dari itu kerajaan masih berada di bawah kekuasaan rakyat akan tetapi raja memiliki peranan tradisional di dalam sebuah negara. Pada hakekatnya, perdana menteri, atau pemimpin yang dipilih oleh rakyat yang memerintah negara, sekalipun begitu ada pula raja yang bergabung dengan kerajaan yang tidak demokratis, contohnya pada saat Perang Dunia II, Kaisar Jepang bergabung dengan kerajaan tentara yang dipimpin oleh seorang diktator.

Beberapa sistem pemerintahan monarki konstitusional ini mengikuti keturunan, sebagian lainnya ada juga yang melalui sistem demokrasi, contohnya seperti di Malaysia Yang dipertuan Agung dipilih oleh Majelis Raja Raja pada setiap lima tahun sekali. Negara Prancis juga pernah menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional untuk masa yang singkat yakni hanya antara tahun 1789 hingga 1792 dan juga antara tahun 1815 hingga 1848.

2. Monarki Absolut
Berbeda dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional, perdana menteri di dalam kerajaan monarki absolut hanya memainkan peran simbolis. Monarki Absolut ini merupakan bentuk monarki yang memiliki prinsip jika seorang raja memiliki kuasa penuh untuk dapat memerintah negaranya. Pada era sekarang, hanya terdapat lima negara yang menggunakan sistem monarki absolut seperti Arab Saudi, Brunei, Oman, Qatar dan Swaziland.

D. Gelar Kepala Negara Monarki
1. Raja, Ratu (Arab Saudi, Swaziland, Thailand, Britania Raya, Maroko, Spanyol)
2. Emir (Kuwait, Qatar)
3. Kaisar (Jepang)
4. Pangeran (Monako)
5. Haryapatih (Luksemburg)
6. Sultan (Brunei, Oman)
7. Yang di Pertuan-agong (Malaysia)
8. Paus (Vatikan)


Dari berbagai sumber

Download

Ket. klik warna biru untuk link

Lihat Juga
1. Pranata dan lembaga sosial
2. Pranata sosial
3. Kekerabatan
4. Bentuk-bentuk keluarga
5. Wewenang
6. Unsur-unsur, saluran, dan dimensi kekuasaan
7. Tipe-tipe lembaga sosial
8. Tipe-tipe kekuasaan
9. Legitimasi
10. Kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan
11. Kekuasaan (power)
12. Hakikat kekuasaan dan sumbernya
13. Birokrasi
14. Perkawinan
15. Lembaga kemasyarakatan (lembaga sosial)
16. Konsep lembaga sosial (social institutions)
17. Kekerabatan (kinship)
 
18. Pengertian Lembaga Sosial, Perkembangan, Syarat, Ciri, Fungsi, Tipe, Jenis, dan Contohnya
19. Pengertian Pranata Sosial, Proses, Bentuk, Fungsi, dan Contohnya
20. Pengertian Masyarakat, Syarat, Unsur, Ciri, dan Bentuknya
21. Pengertian Kekuasaan, Sudut Pandang, Sifat, Sumber, dan Tipe
22. Pengertian Tradisi, Fungsi, Tujuan, Perubahan Tradisi, dan Contohnya
23. Pengertian Tata Kelakuan (Mores), Fungsi, dan Contohnya
24. Pengertian Poligami, Jenis, dan Poligami dalam Perspektif Agama-agama
25. Pengertian Pemerintah, Pemerintahan, Fungsi, Tujuan, dan Bentuk Pemerintahan
26. Pengertian Endogami dan Jenisnya
27. Pengertian Eksogami, Asal-Usul, dan Jenisnya
28. Pengertian Cross Cousin dan Pararell Cousin, serta Terminologi Kekerabatan
29. Pengertian Mahar (Maskwin), Sejarah, dan Mahar dalam Ajaran Agama
30. Pengertian Afeksi, Ciri, Fungsi, Jenis, dan Contohnya
31. Pengertian Sosialisasi, Fungsi, Tujuan, Tipe, Jenis, Pola, Proses, dan Medianya
32. Pengertian Ekonomi, Cakupan, Sejarah, Tindakan, Motif, dan Kegiatan
33. Pengertian Pengendalian Sosial, Ciri, Fungsi, Sifat, Cara, Pelaku, Bentuk, dan Lembaganya
34. Pengertian Reproduksi dan Jenisnya
35. Pengertian Sistem Kekerabatan Bilateral
36. Pengertian Sistem Kekerabatan Unilateral dan Bentuknya
37. Pengertian Familisme
38. Pengertian Pendidikan, Filosofi, Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya
39. Pengertian Kebudayaan, Unsur, Komponen, Sifat, dan Wujudnya
40. Pengertian Bakat, Faktor, dan Jenisnya
41. Pengertian Pemberontakan, dan Contohnya
42. Pengertian Kelas Sosial dan Contohnya
43. Pengertian Kepribadian, Aspek, Sifat, Struktur, Ciri, dan Faktor Pembentuknya
44. Pengertian Inovasi, Prinsip, Ciri, Tujuan, Jenis, Faktor, dan Cara mengembangkannya
45. Pengertian Negara Kesatuan, Konsep, Ciri, Macam, Kelebihan, dan Contohnya
46. Pengertian Negara Federasi dan Cirinya
47. Pengertian Pemerintahan Republik
48. Pengertian Pemerintahan Kekaisaran dan Sejarahnya 
49. Pengertian Sentralisasi, Kelebihan dan Kekurangan, Dampak Positif dan Negatif, serta Contohnya  
50. Pengertian Desentralisasi, Ciri, Tujuan, Kegiatan, Kelebihan dan Kekurangan, Dampak, dan Contohnya
51. Pengertian Dekonsentrasi, Tujuan, Ciri, Kelebihan dan Kekurangan, serta Contohnya
52. Pengertian Kewenangan dan Sumbernya
53. Pengertian Konsensus
54. Pengertian Loyalitas, Karakteristik, dan Faktornya
55. Pengertian Konstitusi, Unsur, Sifat, Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya
56. Pengertian Traktat, Sejarah, dan Jenisnya
57. Pengertian Hukum, Unsur, Sumber, Tujuan, Macam, Bidang, dan Sistem Hukum
58. Pengertian Nasionalisme, Unsur, Ciri, Tujuan, Bentuk, dan Contohnya
59. Pengertian Demokrasi, Sejarah, Asas, Prinsip, Ciri, Jenis, dan Negara Demokratis
60. Pengertian Negara, Unsur, Sifat, Fungsi, Tujuan, dan Bentuknya
61. Pengertian Pasar, Ciri, Fungsi, dan Klasifikasinya
62. Pengertian Diktator, Kediktatoran, dan Diktatorisme
63. Pengertian Rakyat, Kewajiban, dan Haknya
64. Pengertian Upah, Faktor, Syarat, Tujuan, dan Sistem Pengupahan
65. Pengertian Barter, Sejarah, Syarat, Jenis, Kekurangan dan Kelebihan, serta Contohnya
66. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Prosedur, Alasan, Pelarangan, Jenis, dan Ketentuan Pesangon, Penghargaan, dan Pengganti Hak
67. Pengertian Agraris, Hasil Pertanian, Keuntungan, Masalah, dan Contohnya
68. Pengertian Identitas, Sejarah, Komponen, dan Jenisnya
69. Pengertian Perdagangan
70. Pengertian Produksi, Fungsi, Tujuan, Faktor, Proses, dan Jenisnya
71. Pengertian Produsen, Fungsi, Peran, dan Bentuknya
72. Pengertian Konsumen, Perilaku, Jenis, serta Hak dan Kewajibannya
73. Pengertian Konsumsi, Ciri, Tujuan, dan Faktornya
74. Pengertian Hak Paten, Ruang Lingkup, Syarat, Dasar Hukum, Jenis, Jangka Waktu, dan Istilah Terkait
75. Pengertian Hak Cipta, Sejarah, Fungsi, Sifat, Ciri, Dasar Hukum, Cakupan, dan Jangka Waktunya

Materi Sosiologi SMA
1. Materi Sosiologi Kelas X. Bab 3. Interaksi Sosial dalam Dinamika Kehidupan Sosial (KTSP)
2. Materi Sosiologi Kelas X. Bab 2. Hubungan Sosial (Kurikulum 2013)
3. Materi Sosiologi Kelas X Bab 2.1 Individu, Kelompok, dan Hubungan Sosial (Kurikulum Revisi 2016)
4. Materi Sosiologi Kelas X Bab 2.2 Individu, Kelompok, dan Hubungan Sosial (Kurikulum Revisi 2016)
5. Materi Ujian Nasional Kompetensi Interaksi Sosial
6. Materi Ringkas Interaksi Sosial

Aletheia Rabbani
Aletheia Rabbani Untuk ilalang yang senang merentang garis-garis fantastik di langit

Post a Comment for "Pengertian Pemerintahan Monarki, Ciri, Jenis, dan Gelarnya"