Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian Negara Kesatuan, Konsep, Ciri, Macam, Kelebihan, dan Contohnya

Pengertian Negara Kesatuan, Konsep, Ciri, Macam, Kelebihan, dan Contohnya

A. Pengertian Negara Kesatuan
Konsep negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Dan negara kesatuan adalah negara yang kedaulatan ke luar dan ke dalam dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah negara berada pada pemerintah pusat.

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, di antaranya sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk lebih jelasnya berikut pengertian negara kesatuan menurut beberapa ahli di antaranya,
1. F. Strong, negara kesatuan merupakan bentuk dari negara berdaulat yang hanya memiliki satu kekuasaan tertinggi yaitu pemerintah pusat. Dalam konteksnya pemerintah pusat juga memiliki wewenang untuk memberikan sebagian kekuasaannya melalui hak otonominya, tetapi persetujuan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
2. Moh Kusnadi dan Hamaily Ibrahim, pengertian negara kesatuan hanya terbentuk sebagai satu negara saja dan tidak terdapat negara lain di dalamnya, di mana kedaulatannya tidak terbagi-bagi dengan negara lainnya. Peran pemerintah pusat yaitu menjalankan segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan negara sepenuhnya, baik di dalam maupun di luar negara.
3. Abu Daud Busroh, negara kesatuan adalah suatu negara yang bersifat tunggal atau tidak terbagi menjadi beberapa negara, artinya hanya ada satu negara dan atau tidak ada negara lain yang bergabung dengan negara tersebut.

B. Konsep Negara Kesatuan
Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Negara kesatuan hanya memiliki satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri(kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Di mana segala kepentingan dan aktivitas diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra).

C. Ciri Negara Kesatuan
Negara kesatuan memiliki beberapa ciri di antaranya,
1. Hanya memiliki satu UUD yang mengatur semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Hanya memiliki satu kepala negara yang dibantu oleh menteri
3. Hanya memiliki satu lembaga MPR dan DPR yang mempunyai beberapa perwakilan di daerah
4. Wilayahnya terbagi atas daerah-daerah
5. Menganut sistem sentralisasi pusat dan sistem sentralisasi daerah

D. Macam Negara Kesatuan
1. Negara Kesatuan Sistem Sentralisasi, adalah bentuk negara di mana pemerintahan pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga daerah, termasuk segala hal yang menyangkut urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah hanya bersifat pasif dan menjalankan perintah dari pemerintah pusat. Singkatnya pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana belaka. Kebaikan negara kesatuan sistem sentralisasi di antaranya,
a. Terdapat keseragaman hukum di seluruh wilayah negara
b. Pemerintahan mengurus langsung semua urusan sampai ke daerah
c. Tidak membutuhkan biaya yang besar

Kelemahan negara kesatuan sistem sentralisasi di antaranya,
a. Bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat yang dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan
b. Rakyat akan bersifat apatis dan tidak mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya
c. Peraturan yang dibuat pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah

2. Negara Kesatuan Sistem Desentralisasi, adalah bentuk negara di mana pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Keikutsertaan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disebut hak otonom.

Dalam sistem pemerintahan ini daerah membuat peraturan yang sesuai dengan kondisi daerahnya, asal peraturan itu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Pemerintah pusat tidak lagi memegang kekuasaan seluruh urusan pemerintahan, melainkan hanya urusan-urusan pokok saja, seperti urusan pemerintahan umum, politik, keuangan dan hubungan luar negeri. Kebaikan dari negara kesatuan dengan sistem desentralisasi di antaranya,
a. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya
b. Karena peraturan sesuai kondisi dan keadaan daerahnya maka rakyat dapat berperan secara aktif dalam pembangunan untuk memajukan daerahnya

Kelemahan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi di antaranya,
a. Tidak adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara
b. Sistem ini membutuhkan biaya yang besar

E. Kelebihan Negara Kesatuan
1. Berbagai kepentingan dan urusan dikendalikan oleh pemerintah pusat, sehingga bisa dilakukan secara merata
2. Struktur negara sederhana
3. Koordinasi pusat dan daerah yang lebih mudah karena jelas tentang kepemimpinannya
4. Biaya untuk perekonomian lebih murah
5. Korupsi lebih bisa dikendalikan karena peran negara yang dominan
 
F. Contoh Negara Kesatuan
1. Indonesia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di mana NKRI menggunakan sistem desentralisasi yaitu pemerintah daerah menjalankan otonomi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
2. Filipina, Filipina merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial, sehingga presiden di negara Filipina menjabat sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Filipina hanya memiliki sebuah konstitusi yang menjadi hukum tertinggi.
3. Jepang, Jepang disebut sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, karena negara Jepang dikepalai oleh seorang kaisar yang bertindak sebagai simbol negara, sementara kekuasaan pemerintahannya berada di bawah perdana menteri yang merupakan anggota terpilih dari parlemen.
4. Inggris Raya, Meskipun Inggris merupakan sebuah kerajaan (United Kingdom) yang terdiri atas negara-negara lain, secara teknis Inggris berfungsi sebagai negara kesatuan dengan kekuatan politik seluruhnya dipegang oleh parlemen. Sementara negara-negara lain memiliki sistem pemerintahannya sendiri.
5. Italia, Italia merupakan negara republik dengan sistem parlementer, yang mana di negara ini terdapat seorang presiden yang bertindak sebagai kepala negara dan perdana menteri yang mengatur jalannya pemerintahan.


Dari berbagai sumber

Download

Ket. klik warna biru untuk link

Lihat Juga 
1. Pranata dan lembaga sosial
2. Pranata sosial
3. Kekerabatan
4. Bentuk-bentuk keluarga
5. Wewenang
6. Unsur-unsur, saluran, dan dimensi kekuasaan
7. Tipe-tipe lembaga sosial
8. Tipe-tipe kekuasaan
9. Legitimasi
10. Kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan
11. Kekuasaan (power)
12. Hakikat kekuasaan dan sumbernya
13. Birokrasi
14. Perkawinan
15. Lembaga kemasyarakatan (lembaga sosial)
16. Konsep lembaga sosial (social institutions)
17. Kekerabatan (kinship)
 
18. Pengertian Lembaga Sosial, Perkembangan, Syarat, Ciri, Fungsi, Tipe, Jenis, dan Contohnya
19. Pengertian Pranata Sosial, Proses, Bentuk, Fungsi, dan Contohnya
20. Pengertian Masyarakat, Syarat, Unsur, Ciri, dan Bentuknya
21. Pengertian Kekuasaan, Sudut Pandang, Sifat, Sumber, dan Tipe
22. Pengertian Tradisi, Fungsi, Tujuan, Perubahan Tradisi, dan Contohnya
23. Pengertian Tata Kelakuan (Mores), Fungsi, dan Contohnya
24. Pengertian Poligami, Jenis, dan Poligami dalam Perspektif Agama-agama
25. Pengertian Pemerintah, Pemerintahan, Fungsi, Tujuan, dan Bentuk Pemerintahan
26. Pengertian Endogami dan Jenisnya
27. Pengertian Eksogami, Asal-Usul, dan Jenisnya
28. Pengertian Cross Cousin dan Pararell Cousin, serta Terminologi Kekerabatan
29. Pengertian Mahar (Maskwin), Sejarah, dan Mahar dalam Ajaran Agama
30. Pengertian Afeksi, Ciri, Fungsi, Jenis, dan Contohnya
31. Pengertian Sosialisasi, Fungsi, Tujuan, Tipe, Jenis, Pola, Proses, dan Medianya
32. Pengertian Ekonomi, Cakupan, Sejarah, Tindakan, Motif, dan Kegiatan
33. Pengertian Pengendalian Sosial, Ciri, Fungsi, Sifat, Cara, Pelaku, Bentuk, dan Lembaganya
34. Pengertian Reproduksi dan Jenisnya
35. Pengertian Sistem Kekerabatan Bilateral
36. Pengertian Sistem Kekerabatan Unilateral dan Bentuknya
37. Pengertian Familisme
38. Pengertian Pendidikan, Filosofi, Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya
39. Pengertian Kebudayaan, Unsur, Komponen, Sifat, dan Wujudnya
40. Pengertian Bakat, Faktor, dan Jenisnya
41. Pengertian Pemberontakan, dan Contohnya
42. Pengertian Kelas Sosial dan Contohnya
43. Pengertian Kepribadian, Aspek, Sifat, Struktur, Ciri, dan Faktor Pembentuknya
44. Pengertian Inovasi, Prinsip, Ciri, Tujuan, Jenis, Faktor, dan Cara mengembangkannya
45. Pengertian Negara Federasi dan Cirinya 
46. Pengertian Pemerintahan Republik  
47. Pengertian Pemerintahan Monarki, Ciri, Jenis, dan Gelarnya
48. Pengertian Pemerintahan Kekaisaran dan Sejarahnya
49. Pengertian Sentralisasi, Kelebihan dan Kekurangan, Dampak Positif dan Negatif, serta Contohnya
50. Pengertian Desentralisasi, Ciri, Tujuan, Kegiatan, Kelebihan dan Kekurangan, Dampak, dan Contohnya
51. Pengertian Dekonsentrasi, Tujuan, Ciri, Kelebihan dan Kekurangan, serta Contohnya
52. Pengertian Kewenangan dan Sumbernya
53. Pengertian Konsensus
54. Pengertian Loyalitas, Karakteristik, dan Faktornya
55. Pengertian Konstitusi, Unsur, Sifat, Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya
56. Pengertian Traktat, Sejarah, dan Jenisnya
57. Pengertian Hukum, Unsur, Sumber, Tujuan, Macam, Bidang, dan Sistem Hukum
58. Pengertian Nasionalisme, Unsur, Ciri, Tujuan, Bentuk, dan Contohnya
59. Pengertian Demokrasi, Sejarah, Asas, Prinsip, Ciri, Jenis, dan Negara Demokratis
60. Pengertian Negara, Unsur, Sifat, Fungsi, Tujuan, dan Bentuknya
61. Pengertian Pasar, Ciri, Fungsi, dan Klasifikasinya
62. Pengertian Diktator, Kediktatoran, dan Diktatorisme
63. Pengertian Rakyat, Kewajiban, dan Haknya
64. Pengertian Upah, Faktor, Syarat, Tujuan, dan Sistem Pengupahan
65. Pengertian Barter, Sejarah, Syarat, Jenis, Kekurangan dan Kelebihan, serta Contohnya
66. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Prosedur, Alasan, Pelarangan, Jenis, dan Ketentuan Pesangon, Penghargaan, dan Pengganti Hak
67. Pengertian Agraris, Hasil Pertanian, Keuntungan, Masalah, dan Contohnya
68. Pengertian Identitas, Sejarah, Komponen, dan Jenisnya
69. Pengertian Perdagangan
70. Pengertian Produksi, Fungsi, Tujuan, Faktor, Proses, dan Jenisnya
71. Pengertian Produsen, Fungsi, Peran, dan Bentuknya
72. Pengertian Konsumen, Perilaku, Jenis, serta Hak dan Kewajibannya
73. Pengertian Konsumsi, Ciri, Tujuan, dan Faktornya
74. Pengertian Hak Paten, Ruang Lingkup, Syarat, Dasar Hukum, Jenis, Jangka Waktu, dan Istilah Terkait
75. Pengertian Hak Cipta, Sejarah, Fungsi, Sifat, Ciri, Dasar Hukum, Cakupan, dan Jangka Waktunya

Materi Sosiologi SMA
1. Materi Sosiologi Kelas X. Bab 3. Interaksi Sosial dalam Dinamika Kehidupan Sosial (KTSP)
2. Materi Sosiologi Kelas X. Bab 2. Hubungan Sosial (Kurikulum 2013)
3. Materi Sosiologi Kelas X Bab 2.1 Individu, Kelompok, dan Hubungan Sosial (Kurikulum Revisi 2016)
4. Materi Sosiologi Kelas X Bab 2.2 Individu, Kelompok, dan Hubungan Sosial (Kurikulum Revisi 2016)
5. Materi Ujian Nasional Kompetensi Interaksi Sosial
6. Materi Ringkas Interaksi Sosial

Aletheia Rabbani
Aletheia Rabbani Untuk ilalang yang senang merentang garis-garis fantastik di langit

Post a Comment for "Pengertian Negara Kesatuan, Konsep, Ciri, Macam, Kelebihan, dan Contohnya"